Endang Kusnadi Primary Author mixed material bibliography Tangerang Universitas Raharja 2021 id Indonesia

Text

Jalan merupakan infrastruktur utama yang sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transportasi pada tatanan kehidupan suatu wilayah. Dalam Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa peran infrastruktur jalan adalah sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu jalan akan mengalami kerusakan baik karena faktor alam maupun karena faktor teknis lainnya, sehingga diperlukan upaya penanganan untuk mengembalikan kondisi jalan tersebut. Penanganan kerusakan jalan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan kewenangannya, akan tetapi keterbatasan anggaran menjadi salah satu permasalahan, dimana anggaran yang tersedia belum cukup untuk menangani seluruh kerusakan jalan yang ada. Selain itu adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang mengharuskan seluruh daerah untuk mengalihkan anggaran yang ada termasuk anggaran infrastruktur untuk menangani pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan anggaran untuk penanganan infrastruktur jalan semakin kecil. Untuk itu diperlukan metode untuk menyelesaikan permasalahan pembuatan keputusan yang objektif dalam menentukan skala prioritas perbaikan jalan. Penelitian itu bertujuan Tujuan utama dari penelitian ini yaitu sebagai sistem pendukung kebijakan pimpinan dalam menentukan wilayah prioritas penanganan infrastruktur jalan sesuai dengan hasil perhitungan pembobotannya menggunakan metode AHP, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran, yaitu wilayah kabupaten/kota yang perlu segera mendapat penanganan infrastruktur jalannya sesuai dengan program pemerintah yaitu pemulihan ekonomi nasional dan sesuai dengan konsep business intelligence yaitu agar dapat mengambil keputusan dengan lebih baik dan tepat. Metode AHP digunakan untuk menentukan wilayah yang sangat prioritas untuk mendapat penanganan infrastruktur jalan, alternatifnya yaitu jalan kewenangan provinsi di seluruh kabupaten/kota yang dibagi dalam Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I, II dan III. Sedangkan faktor kriteria dari masing-masing wilayah sebagai variabelnya yaitu faktor ekonomi, wilayah, iklim, kondisi dan lalulintas. Hasil analisis terhadap model sistem pendukung keputusan yang dikembangkan menghasilkan urutan alternatif wilayah prioritas penanganan infrastruktur jalan di wilayah Provinsi Banten. Urutan tersebut adalah WKP III memiliki nilai bobot tertinggi dengan nilai 0,507, selanjutnya WKP II dengan nilai 0,249 dan WKP I dengan nilai 0,244. Kata Kunci : Infrastruktur, Jalan, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Wilayah Kerja Pembangunan. 004 Perpustakaan Universitas Raharja Jl. Jendral Sudirman No. 40 Modern Cikokol Tangerang, Banten 004 KUS s (M-2021) S0769 Perpustakaan Raharja (Rak Skripsi) 004 KUS s (M-2021) 8783 2021-03-30 15:24:25 2021-03-30 16:29:00 machine generated